Denpasar, Pos Bali –Pernyataan Ketua Dewan Daerah Walhi Bali Wayan Gendo Suardana yang tidak ingin hanya Walhi yang bertanggung jawab terkait kasus Hotel Mulia mendapat reaksi keras dari Ketua PC KMHDI Badung Ida Bagus Arjana Wira Putra.
“Gendo itu masuk angin menanggapi masalah Hotel Mulia. Padahal dulu dia sangat getol mempersalahkannya,” ujar Ketut Bagus Arjana Wira Putra Ketua PC KMHDI Badung di sekretariat KMHDI Jalan Ratna Denpasar Rabu, (13/11).
Tak hanya Arjana Putra, pengurus KMHDI yang lain menyatakan kaget dengan pernyataan Gendo. ‘’Kami akan tanggung jawab apalagi ini menyangkut nama organisasi,’’ tambahnya.
Sebagaimana diberitakan Pos bali, Rabu (13/11), Gendo tak ingin hanya Walhi yang dimintai tanggung jawab, koleganya sepertti BEM Unud, KMHDI, FMHD dan kelompok-kelompok lainnya juga ikut bertanggung jawab. ‘’Satu hal yang patut diingat, kerja advokasi Hotel Mulia adalah kerja kolektif, bukan Gendo atau Walhi saja. Ada BEM Unud, KMHDI, FMHD dan kelompok lain. Kok hanya Walhi yang jadi sorotan,’’ terangnya, Selasa (12/11) di sela-sela aksi demontrasi ForBali menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.
Diakuinya Walhi dan KMHDI serta beberapa organisasi lainya pada saat itu memang berkerjasama menyikapi masalah pelanggaran yang dilakukan Hotel Mulia yang di koordinir oleh Gendo. “Seingat saya dulu kami pernah bertemu dengan Ketua DPRD Badung Giri Prasta dan Puspa Negara di Wantilan tapi tanggalnya lupa. Waktu itu mereka menerima aspirasi yang kami berikan serta berjanji akan mengagendakan pertemuan untuk diskusi. Tidak enak ngomong keras di wantilan,’’ katanya setelah bertemu di wantilan, tidak ada koordinasi lagi dengan Walhi. ‘’Gak tahu ya kalau ketua kami si Nata apakah masih komunikasi atau tidak.”
Ditambahkanya sejak itu KMHDI tidak lagi berkomunikasi dengan Walhi padahal sebelumnya ia megaku selalu berkomunikasi untuk menyikapi segala permasalahan, termasuk masalah reklamasi. ‘’Untuk menyikapi masalah reklamasi, kini KMHDI hanya berkomunikasi dengan organisasi lain seperti Puskor Hindu,” ujarnya seraya menambahkan, secara pribadi akan menanyakan hal tersebut langsung kepada Gendo. Dia mengatakan, saat aksi di DPRD belum menjabat ebagai ketua PC KMHDI Badung, dan KMHDI kala itu dikordinir Kadek Sumardiarta.
Ketua PD KMHDI Bali Ni Ketut Pujantika Suciani enggan berkomentar karena pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai ketua serta mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut. ‘’Ya, kami akan rapat dulu dengan dengan bli Nata (nama panggilan Kadek Sumardiarta) untuk menanyakan masalah ini, karena saya tidak tahu masalahnya,”katanya.
Sementara itu, Kadek Sumadiarta, menyatakan KMHDI Bali hanya menyoroti persalahan pelanggaran terkait radius kesucian pura yang tidak sesuai dengan RTRW. “Pada saat saya di KMHDI dulu, kita hanya menyoroti masalah radius kesucian pura yang tidak sesuai dengan RTRW, kalau yang lain tidak karena sudah ada pos masing-masing untuk hal itu,” ujarnya
Dalam pergerakanya menyikapi perasalah Hotel Mulia pihaknya mengakui berkerjasama dan dikordinatori oleh Walhi namun pada pos masing-masing. Ditambahkanya pihaknya sempat bertemu dengan DPD RI Wayan Sudirta untuk menyuarakan hal tersebut. “Pada saat itu DPD RI sudah turun, ini perjalanan aksi kita pada waktu itu, juga telah membawa hal ini ke DPRD Badung,” ungkapnya
Secara tegas Nata menyatakan pihaknya tidak diam dengan masalah tersebut. “Kami masih melakukan diskusi dengan internal, kami juga melakukan aksi terkait pencurian pretima dan aksi-aksi yang lainya, kami tidak diam dan selalu melakukan koordinasi. Ini bukan hal itu yang harus dikerjakan KMHDI,’’ katanya seraya mengakui, kalau perjuanganya selama ini masih mandek. “Dalam perjuangan yang masih mandek tentunya itu sebuah dinamika dalam pergerakan, jadinya kalau ada masalah tentu tidak begitu saja melemparkan tangan.”C019